UU Desa sebagai Pondasi Perubahan Masyarakat Desa

KALBAR SATU – Direktur Swandiri Institute (SI), Hermawansyah mengatakan Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 itu menjadi pondasi yang kuat bagi masyarakat dan pemerintahan desa untuk menentukan wajah perubahan desa.

“Sebelum undang-undang desa itu keluar, desa itu hanya menjadi subkordinasi dari kerangka kebijakan pemerintah di atasnya.” katanya saat menjadi narasumber furum publik “Peta Jalan Kalbar Baru: Perspektif Masyarakat Sipil” yang digelar oleh Swandiri Institute (SI), Dian Tama dan Serikat Angkatan Muda (SATU) di Canopy Center Coffee House jalan Purnama 2 Pontianak, Jumat (28/02/2020).

Wawan sapaan akrabnya, menyebutkan sejak UU tersebut hadir masyarakat dan pemerintah desa memiliki kewenangan otonom untuk melakukan perencanaan pembangunan bahkan sampai persoalaan teknis.

Menurutnya praktek-praktek tata kelola pemerintahan dan keuangan yang selama ini berlangsung ditingkat Kabupaten itu turun ketingkat desa.

“Jika dulu pemerintahan desa itu hanya menunggu saja program atau kegiatan itu masuk diperencanaan pemerintah kabupaten. Tetapi dengan UU desa itu kemudian terjadi desentralisasi kewenagan yang sangat besar pada tingkat desa untuk merencanakan pembangunan. Makanya sekarang ada musyawarah tingkat dusun, musyawarah desa, sampai pada penyusunan RKP tahunan itu,” sebutnya.

Tidak hanya itu ia juga mengatakan bahwa desa selain diperkuat oleh UU desa, juga didukung oleh dana desa (DD) dan Alokolasi Dana Desa (ADD). Artinya adanya DD dalam UU desa memberikan kewenagan kepada desa untuk melakukan perubahan.

“Namun ada ketentuannya dimana dana desa itu 10% yang ditransfer dari pusat ke daerah itu yang kemudian dibagikan kesatu desa dan pemerintah kebupaten mengalokasi dana desa,” katanya.

Menurutnya ada 2 sumber dana desa baik itu ADD maupun DD, walaupun satu-satunya Kabupaten yang menjalankan secara konsisten, perintah UU desa dengan memberikan alokasi dana desa sesuai dengan proporsi 10% dari transfer dari pusat ke daerah itu pada 2015 hanya Kabupaten Kayong Utara, baru setelah itu Kabupaten lain yang ada di Kalbar mulai susuai dengan ketentuan UU.

“Kalau kawan-kawan pernah jalan ke Kayong Utara misalnya ke desa-desa kelihatan kalau soal infrastruktur sarana prasarana pelayanan, katakanlah kantor desa lebih baik ketimbang kantor desa di kabupaten lain, itu karena pemerintah desa memiliki anggaran lebih dari cukup untuk menyelesaikan infrastruktur pelayanan ditingkat desa,” bebernya.

Akan tetapi seiringnya waktu ia menduga pada 2017-2018 ada problem karena ketika 2017-2018 kegiatan pembangunan desa diwajibkan untuk menggunakan mekanisme padat karya dengan memberikan kesempatan pada masyarakat desa untuk terlibat dalam pembangunan desa.

“Jadi kalau pembangunan jalan antar dusun atau antar RW, maka peraturannya harus melibatkan warga desa dengan diberikan hak mendapatkan upah, jadi warga desa diberikan kesemapatan untuk mendapatkan upah dari pembangunan tingkat desa. Nah melihat kebijak itu saya menduga atau yang saya tangkap adalah bagian dari problem. Hal tersebut karena seiring dikucurkan dana desa 1 desa sampai 1 miliar, tapi masih ada persoalan IPM, tingkat kemiskinan warga desa. Maka timbul pertanyaan, apakah dengan DD mampu mengurangi tingkat kemiskinan,” katanya.

Ia pun kemudian memperkuat bahwa memang ada problem, hal ini terbukti 212 desa tertinggal ada di Kabupaten Sintang (status indeks desa) provinsi Kalimantan Barat.

“Makanya saya kira perlu pembacaan ulang, karena itulah sebetulnya, forum-forum seperti ini penting untuk meilihat kembali dan membaca proses perubahan, artinya kalau pemerintah lebih mendahulukan kerja proyek desa mandiri, apakah menjawab peroalan subtasi tersebut, bagaimana angka pengangguran, stanting, kematian ibu dan bayi serta tingkat pendapatan masyarakat desa sampai pada level pendapatan perkapita pada tingkat desa,” pungkasnya.(*)

Source

Share this:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *